Seminar Nasional Akuntansi Sektor Publik

Seminar Nasional Akuntansi Sektor Publik

“Kualitas Terbaik Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Opini WTP) untuk Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih (Clean Government) demi Kesejahteraan Rakyat”
Palangka Raya, 20 Maret 2012
Pendahuluan
Saat ini akuntansi pemerintah merupakan salah satu aspek penting dalam menjalankan program perekonomian pemerintah, dan secara umum dalam usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Pemerintah diharapkan untuk dapat meningkatkan efisiensi pemanfaatan anggaran dalam menjalankan program-programnya, agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara efektif, dalam hal ini akuntabilitas menjadi isu yang sangat penting dalam menjaga efisiensi dan efektivitas pemanfaatan anggaran. Sebagai dampak perekonomian global, organisasi sektor publik dalam hal ini pemerintahan daerah juga mengalami dampak dari perubahan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bisnis global. Pemerintah daerah menghadapi isu-isu seperti ketidakpastian, kondisi ekonomi global yang semakin tidak menentu serta isu terkait dengan perdagangan bebas yang menghadirkan tantangan dan kesempatan tersendiri. Dalam menghadapi kondisi seperti ini, komunikasi merupakan salah satu aspek yang perlu untuk ditingkatkan intensitasnya. Sebagai salah satu bagian penting dari ekonomi Indonesia, profesi akuntan diharapkan dapat menjadi salah satu pilar yang memperkokoh pondasi perekonomian, serta ikut berperan serta aktif dalam meningkatkan akuntabilitas Indonesia, baik secara domestik, regional maupun global.
Selanjutnya permasalahan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah adalah masih banyaknya ditemukan ketidakberesan, ketidakteraturan dan ketidakbenaran, dan bahkan penyimpangan dalam pengelolaan serta pertanggungjawaban keuangan daerah termasuk banyaknya aset negara yang dikelola secara tidak layak dan dilaporkan secara tidak wajar dalam laporan keuangan yang berimplikasi pada opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan UU No. 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, BPK memberikan opini atas LKPD berupa opini Wajar Tanpa Pengecualian (Unqualified Opinion), Wajar Dengan Pengecualian (Qualified Opinion), Tidak Wajar (Adverse Opinion), dan Tidak Memberikan Pendapat (Disclaimer Opinion).
Permasalahan yang menonjol dan mempengaruhi kewajaran penyajian laporan keuangan, dimulai penganggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan realisasi belanja dan pendapatan yang tidak akuntabel dan pertanggungjawaban yang tidak layak, yang pada ujungnya berimbas pada laporan keuangan yang tidak disajikan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Selain Standar Akuntansi Pemerintah, penyusunan laporan keuangan juga harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan lainnya, seperti Peraturan Presiden dalam hal kegiatan pengadaan (Perpres 54 Tahun 2010), Peraturan Menteri Dalam Negeri dalam hal penganggaran (Permendagri 13 dan 59 serta 21), Peraturan Menteri Dalam Negeri terkait pengelolaan aset atau barang milik daerah (permendagri 17) dan ketentuan-ketentuan terkait dengan pengelolaan keuangan daerah lainnya. Sehingga hasil audit BPK RI atas LKPD se Indonesia Tahun 2010 untuk kualitas terbaik kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Daerah berupa opini Wajar Tanpa Pengecualian hanya diberikan terhadap 34 (6%) dari 524 LKPD, perolehan opini WTP tersebut sudah meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya diperoleh 15 LKPD. Rendahnya kualitas LKPD tersebut menunjukkan tidak adanya perbaikan atas, sebagaimana contoh opini LKPD TA 2007 – 2010 yang telah diberikan BPK RI kepada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten di Kalimantan Tengah menunjukkan tidak sekalipun LKPD di Kalimantan Tengah yang memperoleh opini WTP sebagai kualitas terbaik akuntabilitas LKPD sesuai UU No. 15 Tahun 2004.
Permasalahan tersebut menjadi perhatian serius karena menunjukkan kurangnya itikad baik pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun para praktisi akuntansi sektor publik untuk menciptakan pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang baik (good governance).
Berdasarkan keprihatinan atas kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tersebut dan dalam rangka pelantikan pengurus IAI wilayah Kalimantan Tengah yang pendiriannya diprakarsai oleh Akademisi dari Universitas Palangkaraya dan didukung Akuntan Senior dari BPK RI dan BPKP perwakilan Kalimantan Tengah, Ikatan Akuntan Indonesia – Wilayah Kalimantan Tengah menyelenggarakan Seminar Nasional Akuntansi Sektor Publik untuk menjadi suatu wadah bagi akuntan pemerintahan dan praktisi serta akademisi pemerintah secara umum untuk mempelajari permasalahan, praktik-pratik yang berlaku, dan menemukan solusi bersama sebagai pemecahan permasalahan tersebut antara lain dengan :
– Melakukan komunikasi secara intensif permasalahan keuangan pemerintah daerah.
– Bimbingan Teknis yang dilaksanakan oleh BPKP dan juga Akademisi.
– Langkah-langkah pencegahan terhadap korupsi
– Pelaksanaan Reformasi Birokrasi daerah.
– Reformasi Birokrasi dan Manajemen Kinerja untuk meningkatkan kualitas hasil audit BPK RI
Pemilihan tempat penyelenggaraan Seminar Nasional Akuntansi Sektor Publik di Ibukota Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagaimana semangat Presiden I Indonesia, Ir Soekarno yang pernah menyampaikan gagasan pemindahan ibu kota Republik Indonesia ke Palangka Raya sekitar tahun 1950-an dan diwacanakan lagi tahun 2011. Wacana pemindahan ibu kota Negara yang juga dikemukakan Presiden Soekarno pada peresmian Palangka Raya sebagai ibu kota Kalimantan Tengah (Kalteng) pada 1957, yang saat itu bernama “Desa Pahandut” dan secara geografis posisi Palangka Raya tepat berada di tengah Indonesia sehingga sangat tepat untuk dikembangkan.

Tujuan Seminar
Seminar Akuntansi Sektor Publik Kualitas Terbaik Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Opini WTP) untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih (Clean Government) demi kesejahteraan rakyat bertujuan untuk:
1. Memperoleh gambaran mengenai permasalahan-permasalahan lainnya yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan langkah-langkah strategis yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk memperoleh kualitas terbaik opini Wajar Tanpa Pengecualian berdasarkan pengalaman pengelola akuntansi pemerintah daerah.
2. Memperoleh gambaran pentingnya reformasi birokrasi dalam meningkatkankan transparansi dan akuntabilitas LKPD dan program nasional percepatan reformasi birokrasi daerah di seluruh provinsi yang oleh Kementerian PAN dan RB akan dipilih masing-masing satu Kabupaten dan satu Kota untuk menjadi Pilot Project, sehingga dalam waktu dekat secara serentak akan ada 33 provinsi, 33 kabupaten dan 33 Kota bisa melaksanakan reformasi birokrasi.
3. Memperoleh pemahaman secara mendalam terkait proses penentuan opini pemeriksaan LKPD oleh BPK RI sesuai UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan permasalahan ketidakberesan, ketidakteraturan dan ketidakbenaran dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah termasuk banyaknya aset negara yang dilaporkan secara tidak wajar dalam laporan keuangan yang mempengaruhi pemberian opini oleh BPK RI yang harus segera ditindaklanjuti oleh seluruh jajaran aparat pemerintah daerah..
4. Mengembangkan profesi akuntan pemerintahan, dan sistem akuntansi pemerintahan dengan membentuk kepengurusan Ikatan Akuntansi Wilayah Kalimantan Tengah yang beranggotakan seluruh unsur praktisi dan akademisi di Kalimantan Tengah yang diharapkan dapat mewujudkan Kualitas Terbaik Publik Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Opini WTP) untuk Pemerintahan yang Bersih (Clean Government) demi Kesejahteraan Rakyat.
Pelaksanaan Seminar
Seminar nasional direncanakan diselenggarakan pada Selasa, 20 Maret 2012, di Aquarius Boutique Hotel, Palangka Raya. Seminar akan dibagi dalam dua sesi. Sesi pertama pada pagi hari akan membahas seputar strategi yang diperlukan agar laporan keuangan yang disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mendasari pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Sesi kedua pada siang hari akan membahas seputar permasalahan yang diketemukan dalam pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, dan solusi atas permasalahan yang diketemukan tersebut yang antara lain dengan melaksanakan reformasi birokrasi daerah.
Nara Sumber
Nara sumber seminar nasional ini adalah para pejabat yang berkompeten dan relevan dalam pengelolaan keuangan daerah, pembina dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah, pengawas keuangan daerah, dan pemeriksa pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Dengan pertimbangan bahwa merekalah yang terlibat langsung maupun tidak langsung dengan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah.
Nara sumber yang direncanakan untuk menjadi pembicara dalam Seminar Nasional ini adalah:
1. Ketua BPK RI, sebagai otoritas sesuai UUD 1945 yang mendapat amanah pemeriksaan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah dan memberikan pendapat (opini) atas laporan keuangan pemerintah daerah
2. Kepala BPKP, sebagai pihak yang melakukan pendampingan dan memberikan bimbingan teknis dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan dan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah
3. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan dan RB) sebagai otoritas pelaksana kebijakan reformasi birokrasi nasional dan peningkatan transparansi dan akuntabilitas aparatur.
4. Gubernur Kalimantan Tengah, sebagai sebagai penanggungjawab pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah dan menyusun laporan keuangan pemerintah daerah, yang telah memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari audit yang dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun anggaran 2010, dan telah melakukan serangkaian kegiatan strategis dan teknis untuk meraih opini WTP tahun 2012
Peserta Seminar
Sesuai dengan materi seminar, maka peserta yang diharapkan mengikuti seminar nasional ini adalah:
1. Praktisi keuangan daerah
2. Pengawas internal dan eksternal pemerintah
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4. Akademisi dan mahasiswa
5. Masyarakat peduli pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang akuntabel
Penyelenggara Seminar
Seminar Nasional Akuntansi Sektor Publik ini diselenggarakan oleh Ikatan Akuntan Indonesia – Wilayah Kalimantan Tengah dalam rangka memperkokoh peranan Ikatan Akuntan Indonesia dalam Peningkatan Akuntabilitas dan Transparansi Sektor Publik sekaligus pelantikan pengurus IAI wilayah Kalimantan Tengah periode 2011 – 2015.

Hello world!

Welcome to WordPress.com. After you read this, you should delete and write your own post, with a new title above. Or hit Add New on the left (of the admin dashboard) to start a fresh post.

Here are some suggestions for your first post.

  1. You can find new ideas for what to blog about by reading the Daily Post.
  2. Add PressThis to your browser. It creates a new blog post for you about any interesting  page you read on the web.
  3. Make some changes to this page, and then hit preview on the right. You can always preview any post or edit it before you share it to the world.